Saut Situmorang Desak DPR Usut Tuntas Kasus BTS Kominfo

Mantan pimpinan KPK dan Litigasi Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Saut Sitomorang, menantang DPR membuka opsi diskusi mengusut tuntas pengadaan proyek BTS BAKTI Kominfo. Kasus ini diduga menyeret sejumlah nama.

Saut Sitomorang dan tim MAKI menyambangi gedung DPR untuk menyurati Komisi III DPR RI. Keduanya meminta agar DPR membuka opsi diskusi dalam mengusut tuntas pengadaan proyek BTS BAKTI Kominfo.

Hadirnya Saut bertujuan menyelesaikan secara menyeluruh kasus BTS Kominfo yang diduga menyeret sejumlah nama, selain tersangka yang telah ditetapkan Kejagung. 

"Kita ingin persoalan BTS ini diselesaikan secara holistik. Menyelesaikan siapa pun yang berpotensi untuk ikut-ikut didalamnya. Jadi tanpa melihat, latar belakang apa pun," jelas Saut saat ditemui di Gedung DPR RI, ,Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan, jika memang ditemukan adanya dugaan aliran dana yang melibatkan anggota DPR, dipersilahkan langsung melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

"Yang bersangkutan (Saut Sitomorang dan MAKI) akan membuat surat ke Komisi III. Tentunya hal tersebut ada mekanisme yang mengatur. Kalau memang ada, lapor saja ke MKD," jawab Sufmi. 

Dalam kasus BTS Kominfo, Saut Situmorang dan MAKI menantang apabila lembaga legislatif (DPR) tidak terlibat, maka seharusnya DPR mau menandatangani surat pernyataan bermaterai yang akan diajukan oleh pihaknya  pada Ketua DPR, Puan Maharani. 

Sebelumnya, kasus yang menjerat eks Menkominfo Johnny G Plate adalah kasus tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan BAKTI Kominfo 2020-2022. 

Paket proyek yang ditangani BAKTI Kominfo itu berada wilayah 3T (terluar, tertinggal, terpencil) yang tersebar di Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTT dan Sumatera. 

DPR Terbuka Membahas Penanganan Kasus Korupsi BTS

Sambangi Komisi III DPR, Eks Pimpinan KPK Bakal Diskusi Terkait Kasus BTS

Pekan Nasional Diharap Berdampak Besar Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung pelaksanaan Penas XVI Petani Nelayan yang diharapkan perhelatan tersebut dapat memberi banyak manfaat untuk kemajuan petani dan nelayan di Tanah Air.

DPR Dukung Peningkatan Anggaran Kementerian ESDM dengan Beberapa Catatan

Komisi VII DPR RI mendorong dan mendukung penuh peningkatan anggaran bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Komnas Perempuan Desak DPR Segera Bahas RUU PPRT

Legislator PPP Enggan Menanggapi Surat Terbuka Pemakzulan Jokowi

BUMN Penerima PMN Diminta Ciptakan Efek Berganda

akil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menegaskan dana PMN yang diberikan kepada setiap BUMN penerima harus benar-benar dapat digunakan secara layak.

Diduga Ada Mafia Bawang Putih, Mendag: Saya Jamin Tidak Ada Anak Buah Saya!

Mendag Zulkifli Hasan menjamin tak ada mafia bawang putih dalam penerbitan izin impor, apalagi yang dilakukan oleh jajarannya di Kementerian Perdagangan.

Pemerintah Diminta Fokus Entaskan Kemiskinan di 16 Provinsi Ini

Beberapa saat lalu Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan prediksi bahwa akan 16 provinsi yang masuk pada kategori miskin di 2024.

Baleg Dorong Pembahasan RUU PPRT Dipercepat

20% Saham Publik Vale Diduga Dikuasai Perusahaan Cangkang Asing

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi menuding mayoritas 20 persen saham publik Vale Indonesia dikuasai oleh perusahaan cangkang.
 

Pemerintah Didesak Segera Divestasi Vale Indonesia Sebelum Jabatan Jokowi Berakhir

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan divestasi atas PT Vale Indonesia Tbk, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

KPK Akui Tak Blak-blakan Soal Pemeriksaan Sekjen DPR

DPR Disebut Berperan Merusak MK

Menakar Perlunya Lembaga Pengawas MK

Penentuan Sistem Pemilu Kewenangan Pembuat UU, Bukan MK

Pembahasan RUU Kesehatan Jalan Terus

5 Organisasi Profesi Demo Lagi di Depan DPR, Tuntut RUU Kesehatan Disetop

Mahfud Sebut Korupsi Terbanyak di DPR, NasDem: Tangkap Saja

Polemik Gugatan Sistem Pemilu, Legislator: MK Tak Berwenang Buat Norma UU

KPK Pastikan Pemeriksaan Sekjen DPR Terkait Kasus Baru

8 Fraksi DPR Konsisten Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Pemilu 2024

Delapan partai politik parlemen kompak menolak wacana pemberlakuan sistem pemilu proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Penolakan sistem proporsional tertutup ini dinyatakan sebagai komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia. 

Perwakilan delapan fraksi partai politik penolak sistem pemilu proporsional tertutup kembali menegaskan sikapnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (30/5/2023). 

Kedelapan partai menyatakan konsisten mendukung sistem prosporsional terbuka pada Pemilu 2024. Delapan partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, PKB, dan PKS. 

Meski belum ada putusan mengenai sistem Pemilu 2024, kedelapan partai meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu sebagai bentuk nyata demokrasi. 

Dari sembilan partai politik parlemen, hanya PDIP yang menyatakan mendukung sistem proporsional tertutup karena peserta pemilu adalah partai politik. Namun, PDIP menegaskan komitmen untuk selalu taat asas dan konstitusi. 

Isu MK memutuskan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari sumber anonim yang dapat dipercaya kredibilitasnya. 

Usai Diperiksa KPK, Sekjen DPR Bungkam

Diperiksa KPK, Sekjen DPR Kabur Saat Ditanya Wartawan

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri belum bisa memerinci kasus yang ditanyakan ke Indra

Sikap 8 Fraksi DPR Menolak Sistem Pemilu Tertutup Dinilai Cuma Pernik

8 Fraksi DPR Tanggapi Gugatan Sistem Pemilu

DPR Tunggu Pemerintah Sikapi Putusan MK tentang KPK

Polemik Masa Jabatan Pimpinan KPK, DPR Tunggu Sikap Pemerintah

MK memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan

3 Rancangan PKPU Disetujui