Guru BK SMPN di Ciamis Diduga Cabuli 20 Murid

Mario Dandy Terancam 15 Tahun Bui dalam Kasus Pelecehan Terhadap AG

Selain terancam hukuman 12 tahun penjara akibat penganiayaan berat yang dilakukan, Mario Dandy juga terancam hukuman 15 tahun penjara atas dugaan pelecehan seksual terhadap anak AG. Kini laporan dugaan seksual yang dilaporkan pihak AG sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Pepatah 'sudah jatuh tertimpa tangga' sepertinya layak diterima oleh Mario Dandy Satria, putra mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Tak lama lagi Mario Dandy harus menjalani sidang perdana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora yang membuatnya terancam hukuman hingga 12 tahun penjara.

Kini Mario Dandy kembali terancam jerat pidana baru dengan ancaman lebih berat yakni 15 tahun penjara setelah anak AG melaporkannya telah melakukan tindak pidana plecehan seksual. Laporan AG kini tengah ditangani oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang telah menaikkannya ke tahap penyidikan.

Dari hasil gelar perkara penyidik menemukan cukup unsur pidana dalam laporan tersebut. Pihak kuasa hukum AG juga telah menyiapkan berbagai barang bukti yang menguatkan atas laporan dugaan pelecehan seksual oleh Mario Dandy ini.

Guru Cabuli 17 Anak di Garut Disebut sebagai Ustaz Palsu

Cabuli 12 Siswi, Kepsek dan Guru Madrasah Wonogiri Ditangkap

Pedagang Coto di Makassar Perkosa Gadis Disabilitas Hingga Hamil

Guru Ngaji di Garut Diduga Cabuli 17 Muridnya

AS diduga telah mencabuli 17 muridnya dengan rentang usia antara 9 hingga 12 tahun.

Paman di Tasikmalaya Perkosa Keponakan Selama 2 Tahun

Pencabulan diduga sudah terjadi sejak umur korban 11 tahun dan perbuatan itu dilakukannya hampir setiap malam.

Mahasiswanya Nyaris Diperkosa, Rektor UM Desak Polisi Kejar Pelaku

Aksi percobaan pemerkosaan itu terjadi saat korban hendak menuju ke kampus untuk menjadi panitia wisuda di Gedung Graha Cakrawala UM.

Respons Kemnaker Hadapi Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Wanita yang Tuduh Biden Lakukan Pelecehan Seksual Membelot ke Rusia

Dalih Usir Genderuwo, Pria di Banyuwangi Perkosa Gadis hingga 5 Kali

Tersangka mencabuli korban 5 kali sejak Februari hingga April 2023.

Gibran Buka Suara setelah Istri Dilecehkan di Media Sosial

Polisi Tangkap Pria Pamer Kemaluan di Stasiun Bekasi

Sang Istri Diduga Alami Pelecehan, Gibran: Banyak Haters Jelang Pilpres

Gibran mengaku telah terbiasa dengan hujatan atau ujaran kebencian dari warganet atau haters di media sosial.

Pria di Bantul Setubuhi Belasan Anak, Korban Diberi 'Upah' Uang Dolar Singapura

Pemkab Sleman Kecam Pelecehan Seksual dengan Korban 10 Anak

Pria di Sleman Cabuli Anak, Korban Capai 10 Orang

Berantas Aksi Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Kasus "staycation" syarat perpanjangan kontrak kerja pegawai di Cikarang masih terus bergulir. Berbagai bantuan pendampingan diberikan kepada korban.

Berbagai upaya pendampingan terus diberikan kepada AD korban pelecehan seksual di tempat kerja dengan syarat "staycation" dari sebuah perusahaan di Cikarang. Korban menerima bantuan dalam bentuk pendampingan hukum dan psikolog, untuk memulihkan trauma yang dialami korban dan penyelesaian kasus.

Korban juga mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tim Investigasi LPSK tengah mendalami permohonan yang diajukan dengan meminta keterangan korban secara lengkap. Keterangan korban digunakan untuk memutuskan perlindungan seperti apa yang akan diberikan kepada korban. Bahkan, untuk menindaklanjuti kasus tersebut, LPSK membentuk tim khusus pengusutan kasus kekerasan seksual di tempat kerja.

"Tim LPSK akan melakukan pendalaman dan penelaahan informasi dari penyidik dan lain-lain. Kemudian, hasil penelaahan dan investigasi tersebut akan disampaikan oleh tenaga ahli di sidang pimpinan LPSK," ujar Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar dalam Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Jumat (12/5/2023).

Livia Istania menambahkan ke depan, perlu ada pengaturan di tempat kerja sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja.

"Perlu ada pengaturan di tempat kerja sebagai bentuk pencegahan, tetapi kalau sampai terjadi harus melapor ke mana? Jangan sampai melapor kepada orang yang memberikan penilaian terhadap kinerja, tentu saja korban tidak akan berani melaporkan dan perusahaan harus  membuat mekanisme pelaporan yang independen," tambahnya.

Sebelumnya, informasi kasus "staycation" terhadap karyawati ini, pertama kali mencuat di dunia maya. Dalam unggahan salah seorang warga yang mengungkapkan persyaratan "staycation" diterapkan oleh salah satu perusahaan, untuk perpanjangan kontrak kerja.

Korban 'Staycation Bareng Bos' Mengalami Trauma

AD korban dugaan pelecehan seksual modus staycation yang dilakukan oleh bosnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sudah memenuhi panggilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi untuk menjalani pemeriksaan psikologis. 

Kepala UPTD DP3A Kabupaten Bekasi, Fahrul Fauzi menjelaskan dari hasil sementara pemeriksaan saat ini korban mengalami trauma dan harus menjalani rehabilitasi secara psikologis. 

"Korban ada sedikit trauma terhadap kejadian yang dialaminya. Korban saat ini masih bisa memberikan penjelasan tentang apa yang dialaminya," ujar Kepala UPTD DP3A Kabupaten Bekasi, Fahrul Fauzi

AD didampingi tim kuasa hukumnya, memenuhi panggilan tim UPTD DP3A Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemeriksaan psikologis ini melibatkan tiga tim ahli dari DP2A Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang meliputi seorang psikologis klinis, konselor, dan juga pendamping psikolog. 

Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan surat (assessment) dari tim penyidik Polres Metro Bekasi yang nantinya dijadikan alat bukti pendukung dalam mengungkap kasus kekerasan seksual bermodus staycation.

Kuasa Hukum Harap Kasus 'Staycation Bareng Bos' Diusut Tanpa Intervensi

Kuasa hukum AD, Wahyu Haryadi menyampaikan terima kasih atas kepedulian Kemenaker terhadap kliennya. AD merupakan korban ajak staycation oleh bosnya untuk memperpanjang kontrak kerja. 

Wahyu berharap kepedulian Kemenaker tersebut membuat penanganan kasus ini bisa terus berjalan tanpa adanya intervensi. 

"Semoga perkara ini bisa jadi terang, tidak ada intervensi dari pihak mana pun," kata kuasa hukum korban, Wahyu Haryadi. 

Wamenaker Sidak Perusahaan Korban 'Staycation Bareng Bos'

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyidak perusahaan yang diduga menjadi tempat bekerja korban permintaan staycation oleh atasan atau bos. Afriansyah meminta pimpinan perusahaan untuk menonaktifkan pelaku selama proses hukumnya berjalan, Kamis (11/5/2023). 

Perusahaan yang disidak terletak di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sidaknya, Afriansyah menemui langsung pimpinan perusahaan tersebut. 

Ia mendesak pihak perusahaan untuk menonaktifkan atau memberhentikan sementara pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban AD. 

Sebelum sidak, Afriansyah juga menemui korban AD di posko pengaduan tindak kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja perempuan di Kantor Hukum Nyumarno, Cikarang. 

Ia berjanji Kemenaker akan mendampingi korban dan berharap kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut. 

Polisi Masih Menyelidiki Kasus 'Staycation Bareng Bos' untuk Perpanjang Kontrak

Pengungkapan kasus staycation untuk perpanjang kontrak kerja yang terjadi di sebuah perusahaan di Cikarang masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Korban menyebut, oknum atasan yang mengajaknya staycation adalah seseorang yang mempunyai power di perusahaan tersebut.

Kasus ajakan staycation untuk perpanjang kontrak kerja yang menimpa seorang karyawan di Cikarang, Jawa Barat sudah memasuki babak baru, setelah korban meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi dirinya dalam mengungkap tersangka di balik ajakan staycation tersebut. 

Korban inisial AD yang awalnya takut untuk menyebut siapa oknum di balik ajakan tersebut, akhirnya berani mengungkap jabatan atasan yang kerap mengajaknya staycation, yaitu seorang manager outsourcing di perusahaan tempatnya bekerja. 

Polres Metro Bekasi mengungkap, pihaknya sudah menerima laporan dari pelapor dan dalam waktu dekat akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. 

Selain kepolisian, kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja yang terjadi belakangan ini juga mendapat perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. 

Kepala UPTD PPA DP3A Fahrul Fauzi dalam keterangannya menyebut, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan psikologi pada korban sebagai tambahan alat bukti untuk kepolisian. Dalam pemeriksaan psikologi korban, DP3A tirut melibatkan tiga ahli psikologi.

LPSK Dalami Permohonan Perlindungan Korban 'Staycation Bareng Bos'

Korban staycation di salah satu perusahaan di Cikarang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Tim investigasi LPSK mulai mendami permohonan yang diajukan dan bertemu dengan korban, Kamis (11/5/2023).

LPSK telah membentuk tim investigasi untuk mendalami permohonan perlindungan dari korban staycation. Pihak LPSK akan bertemu korban dan pengacaranya untuk mengumpulkan keterangan lebih lengkap. Setelah itu, LPSK akan menentukan perlindungan bagaimana yang cocok didapat oleh korban.

"Sebelumnya kami menjadwalkan Selasa, tetapi karena ada pemeriksaan di Polres maka kami undur," ucap Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi saat diwawancarai, Rabu (10/5/2023).

Dalam kasus staycation, LPSK meminta korban lainnya mengajukan permohonan. Hal itu bertujuan agar korban merasa lebih aman dalam melakukan tindakan hukum selanjutnya.

Sementara itu, berdasarkan data UPTD PPA DP3A Kabupaten Bekasi, baru satu korban staycation yang meminta perlindungan. Pihaknya telah memberikan pendampingan hukum dan psikologis.

Pihak UPTD PPA mengungkap bahwa korban mengalami trauma akibat ajakan bermalam di hotel tersebut. Sehingga akan diberikan pendampingan lanjutan hingga prikologis korban dinyatakan pulih. 

LPSK Mendalami Permohonan Korban 'Staycation Bareng Bos' di Cikarang

Korban staycation bareng bos untuk perpanjangan kontrak kerja di Cikarang, Bekasi Jawa Barat, mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim investigasi LPSK kini mulai mendalami permohonan yang diajukan dengan meminta keterangan korban secara lengkap. 

Pihak LPSK juga telah menjadwalkan pertemuan dengan korban dan tim kuasa hukumnya pada Kamis (11/5/2023) besok. 

Pertemuan ini untuk mengumpulkan keterangan lebih lengkap dari korban terkait kasus pelecehan yang dialaminya. 

Setelah mendapatkan informasi lengkap, LPSK akan memutuskan perlindungan seperti apa yang akan diberikan kepada korban. Terkait kasus staycation, LPSK berharap korban lainnya juga mengajukan permohonan perlindungan.

Pelapor dan Terlapor Kasus 'Staycation' Diperiksa

Kasus ajakan staycation yang dialami seorang karyawati oleh atasannya di salah satu perusahaan wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, terus berlanjut. Penyidik Polres Metro Bekasi memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan, Selasa (9/5/2023). 

Polisi mengimbau kepada masyarakat khususnya para karyawati yang merasa telah menjadi korban kekerasan seksual untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke Mapolres Metro Bekasi. 

"Silahkan datang ke SPKT Polres Metro Bekasi didampingi oleh siapa saja, kuasa hukum boleh, keluarganya boleh. Silahkan melaporkan apabila ada hal serupa," kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi.

Sebelumnya, kasus pelecehan seksual bermodus ajakan staycation bersama bos sebagai syarat perpanjang kontrak kerja ini disampaikan oleh Jhon Sitorus melakui akun Twitter pribadinya @Miduk17. Jhon menuliskan bahwa persyaratan staycation untuk perpanjangan kontrak ini sudah bukan rahasia umum perusahaan. 

Jerat Pidana untuk Bos yang Paksa 'Staycation'

Seorang karyawati di sebuah perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat berinisial AD, didampingi kuasa hukum, anggota DPR RI, dan DPRD Kabupaten Bekasi mendatangi Polres Metro Bekasi, Sabtu (6/5/2023), untuk melaporkan manajernya karena mengajak staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. 

AD mengaku kerap mendapat ancaman berupa putus kontrak kerja karena menolak ajakan bosnya untuk menginap di hotel. Ia juga mengaku trauma, atas perilaku bosnya itu. Dalam pelaporan ini, korban juga melampirkan bukti berupa chat di media sosial yang berisi ajakan staycation. 
 
Untuk mendalami kasus ini, polisi melakukan pemeriksaan terhadap bos perusahaan yang dilaporkan korban.

Sebelum melapor polisi, AD sempat mengungkap kasusnya ke media sosial. Ia mengaku kerap mendapat ajakan untuk jalan berdua bersama atasan sebagai syarat agar kontrak kerjanya diperpanjang. Korban yang selalu menolak ajakan atasanya itu, kerap mendapat diancam pemutusan kontrak kerja dari perusahaan.

Kasus dugaan kekerasan seksual bermodus ajakan staycation atau menginap bersama bos sebagai syarat perpanjang kontrak kerja ini, disampaikan oleh Jhon Sitorus melalui akun Twitter pribadinya @miduk17. Bahkan, Jhon juga menuliskan bahwa persyaratan staycation untuk perpanjangan kontrak ini, sudah bukan rahasia umum perusahaan lagi.

Ironisnya, kasus yang disebut sebagai sudah rahasia umum ini tidak pernah disuarakan serikat buruh. Padahal, ini menyangkut nasib para buruh itu sendiri.

Gejala ini juga tidak dideteksi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Disnaker Bekasi yang baru bergerak ketika kasus ini viral, berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menyelidiki kebenaran informasi kasus tersebut.

Sementara itu, Komnas Perempuan menegaskan, bahwa kasus ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Hubungan relasi kuasa antara buruh dan atasan yang berujung eksploitasi seksual memang harus dibongkar, dan diproses hukum.

Langkah korban AD yang melaporkan kasusnya ke polisi diharapkan akan menjadi langkah awal untuk membongkar staycation ini. Dalam hal ini, dukungan serikat buruh diperlukan untuk berkontribusi nyata, dan bukan terlalu sibuk bermain politik.

Lahirnya UU TPKS Beri Harapan Korban Kekerasan Seksual

Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menilai dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberi harapan bagi korban kekerasan seksual, karena pernyataan korban dan hasil visum sudah menjadi alat bukti. 

"Bagusnya adalah bagi korban kekerasan seksual, pernyataan korban itu sudah menjadi alat bukti lalu ditambah visum. Jadi ada dua alat bukti, dengan demikian polisi bisa melanjutkan," ujar Retno.

Retno mengungkap, dengan adanya UU TPKS, beban sudah tidak diberikan kepada korban. Melainkan, menjadi tugas polisi untuk membuktikan pernyataan dari korban. 

"Polisi punya tugas untuk membuktikan itu. Jadi tidak dibebankan kembali kepada korban," ujar Retno.

Retno berharap, dengan adanya UU TPKS bisa mempercepat kasus kekerasan seksual agar korban tidak bungkam dan tidak memilih untuk diam.  

"Saya pikir ini harus kita percepat agar kasus kekerasan seksual tidak bungkam atau korban tidak memilih untuk diam," harap Retno.

Polisi Bakal Periksa Bos Perusahaan di Cikarang yang Ajak Karyawati Staycation

Korban Ajakan Staycation Atasan Lapor Polisi

Salah satu buruh wanita korban ajakan staycation di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melaporkan dugaan pelecehan seksual ke polisi. Korban mengaku trauma pasca-peristiwa yang menimpanya.

Buruh wanita berinisial AD merupakan salah satu korban dugaan pelecehan seksual dengan modus staycation oleh bosnya sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja di salah satu perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (6/5/2023).

Dengan didampingi kuasa hukum dan anggota DPR RI serta DPRD Kabupaten Bekasi, korban melaporkan dugaan aksi pelecehan seksual yang kerap dilakukan oleh manager di perusahaan tempatnya bekerja. Korban juga mengaku kerap mendapat ancaman putus kontrak kerja karena selalu menolak ajakan atasannya itu.
 
Dalam pelaporan ini, juga turut dilampirkan bukti-bukti berupa isi pesan di media sosial yang mengandung unsur ajakan modus staycation terhadap korban oleh pelaku.

Puan: Penerapan UU TPKS Efektif Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja