Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie mengatakan, sistem pemilu 2024, tidak perlu diubah.
Jika melihat rekam jejak perubahan sistem pemilu yang dilakukan MK pada 2009, menjadi proporsional terbuka, Jimly menilai hal tersebut kurang tepat. Pasalnya, perubahan sistem pemilu saat itu, baru dilakukan tujuh hari jelang pemungutan suara.
"Pengalaman 2009, tujuh hari menjelang pemungutan suara baru diputus. Jadi, kacau itu, mangkanya ke depan harus ada melihat pemilu satu kesatuan proses tahapan, kalau tahapan sudah jalan dia tidak boleh berubah, jika berubah berlakunya pada pemilu berikutnya," ujar Jimly.
Jimly menambahkan, jika perubahan sistem pemilu diterapkan pada Pemilu 2024, itu terlalu cepat.
"Terlalu cepat, karena semua peraturan sudah ada, aturan pelaksanaannya oleh KPU juga sudah terbit dan tahapan pemilu sudah jalan. Bahkan, para peserta pemilu dari partai masing-masing sudah mendaftar ke KPU," tambahnya.
(M. Khadafi)
