NEWSTICKER

Apersi Berharap Restrukturisasi Kredit Jangkau Sektor Properti

30 November 2022 21:16

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap kebijakan pemerintah untuk memperpanjang masa restrukturisasi kredit juga menjangkau sektor properti. Banyak nasabah yang mengambil kredit perumahaan rakyat juga terdampak pandemi covid-19 sehingga layak untuk mendapat restrukturisasi kredit.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai saat ini masih terjadi tingginya ketidakpastian ekonomi secara global. Hal ini disebabkan oleh adanya normalisasi kebijakan ekonomi global oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), ketidakpastian kondisi geopolitik serta laju inflasi yang tinggi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia juga tidak terhindarkan sebagaimana telah diprediksi oleh berbagai lembaga internasional.

Namun pemulihan perekonomian nasional terus berlanjut seiring dengan lebih terkendalinya pandemi covid-19 dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagian besar sektor dan industri di Indonesia telah kembali tumbuh kuat.

Berdasarkan analisa mendalam, dijumpai beberapa pengecualian akibat dampak berkepanjangan pandemi covid-19. Pihak OJK memperpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada beberapa sektor yang awalnya berakhir pada Maret 2023 mendatang. Kebijakan ini untuk mendukung segmen sektor industri dan daerah tertentu yang memerlukan periode restrukturisasi kredit atau pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024. Di antaranya segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum.

Ketua Umum Apersi, Junaedy Abdillah menilai para nasabah yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) perekonomiannya juga terdampak pandemi. Nasabah perumahan hampir seluruhnya adalah non fix income UMKM sehingga layak untuk mendapatkan restrukturisasi kredit.

Junaedy juga berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera mengesahkan peraturan seputar penyesuaian harga properti khususnya perumahan. Hal ini perlu dilakukan mengingat Kementerian PUPR telah mengajukan penyesuaian harga jual perumahan dengan memerhatikan harga bahan-bahan bangunan.