Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merespons soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut akan memutuskan sistem Pemilu Legislatif 2024, dengan proporsional tertutup.
Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menegaskan, pemerintah akan konsisten dalam melaksanakan putusan MK sebagai lembaga peradilan yang sah di Indonesia.
"Mengenai putusan MK, saya sudah sampaikan, kita tunggu saja putusan dari Mahkamah Konstitusi seperti apa?, pemerintah akan konsisten untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah konstitusi atau perintah Undang-Undang," ujar Juri Ardianto.
Sebelumnya, Mantan Wail Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut putusan MK soal sistem pemilu telah bocor. Ia menyebut MK akan mengembalikan sistem proporsional tertutup dalam pemilu.
Bahkan, ia mengaku mendapat informasi nantinya ada enam dari sembilan hakim MK yang akan menyetujui penerapan kembali sistem itu.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menyebut, ada kemungkinan MK mengembalikan sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Ia mengaku mendapat informasi enam dari sembilan hakim MK akan menyetujui penerapan kembali sistem itu.
Diketahui, MK menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU No7/2017 tentang Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PPU-XX/2022 pada 14 November 2022.
(M. Khadafi)
