Menpar Apresiasi Penertiban Bangunan di Gili Trawangan

   •    Rabu, 22 Feb 2017 21:01 WIB
pariwisata
Menpar Apresiasi Penertiban Bangunan di Gili Trawangan
Menteri Pariwisata Arief Yahya (Foto: MI/Panca)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi upaya penertiban bangunan permanen dan nonpermanen di Pantai Gili Trawangan, Lombok Utara, NTT. Langkah Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar dan seluruh jajarannya dengan membongkar seluruh bangunan yang telah berdiri menutup pantai bersih dan biru itu dikasih jempol dua.

"Ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang memiliki destinasi pantai indah, pemandangan cantik, dari tepian jalan. Jangan pernah terhadang oleh bangunan apapun!" kata Arief Yahya, Menteri Pariwisata.

Ini juga bagian dari CEO Commitment! Ketika Sang Bupati, atau Walikota atau kepala daerah peduli dengan keindahan alam, maka apa saja yang membuat rusak pemandangan, harus ditertibkan. Karena di mana-mana, di seluruh dunia, yang namanya pantai itu pasti terbentang dan tidak didirikan bangunan.

"Kalau ada bangunan yang menjorok ke pantai, itu namanya egois. Dia mengabaikan hak publik untuk menyaksikan keindahan alam ciptaan Tuhan,” ujar Arief Yahya.

Sampai-sampai, Arief Yahya pernah berpesan kepada Bupati Pesisir Selatan, Mandeh, Sumatra Barat Hendrajoni yang sedang dikembangkan sebagai destinasi bahari.

"Segera buat Perda, yang melarang bangunan di sisi jalan, yang memiliki pemandangan langsung ke laut. Tidak boleh egois, karena itulah keindahan yang ditawarkan kepada wisatawan. Kalau itu didirikan bangunan, maka orang tidak lagi bisa melihat keindahan pemandangan alam yang menjadi keunggulan Mandeh. Ujung-ujungnya, orang tidak mau lagi datang ke sana," papar Menpar Arief Yahya.

Sikap tegas dan memikirkan masa depan yang dilakukan Bupati Najmul Akhyar itu juga harus dicontoh oleh destinasi lain. Seperti Labuan Bajo NTT, yang semakin crowded, Danau Toba Sumatra Utara, Manado, Wakatobi, Belitung, Tanjung Lesung Banten, dan hampir semua destinasi wisata di Tanah Air.

"Kalau kita peduli untuk kepentingan masa depan pariwisata yang sustainable, maka penertiban itu harus dilakukan sejak awal. Cukup dengan Perda, itu bisa dilakukan,” kata Arief Yahya.

 


(ELG)