Langkah Awal Mewujudkan Papua Sebagai Kota Layak Anak

Sri Yanti Nainggolan    •    Sabtu, 15 Oct 2016 22:44 WIB
papuakota layak anak
Langkah Awal Mewujudkan Papua Sebagai Kota Layak Anak
Jumpa pers "Mimpiku untuk Papua" (Foto: Metrotvnews/Yanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama Kementrian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mempersembahkan Konser Kepedulian "Mimpiku untuk Papua".  Konser ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dari berbagai pihak dalam mendukung implementasi program Kampung Ramah Anak (KRA) di Papua.

KRA adalah langkah awal dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan sebuah sistem perencanaan dan pembangunan kampung-kampung yang berpihak pada kesejahteraan anak, berbasis hak anak, melalui kelembagaam dan pengintegrasian sumber daya lintas sektor  (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/korporasi) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"KLA diharapkan bisa memenuhi hak anak-anak dan melindungi anak-anak dari berbagai hal seperti kekerasan, dikriminasi, eksploitasi, dan penelantaran," ujar Lenny Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dari KPPA  di Grand Studio Metro TV, Jakarta.

Program KRA akan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama pemerintah daerah di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Diharapkan program ini dapat membawa dampak positif di 23 kampung dengan jangkauan lebih dari 95.834 anak dan 360.466 masyarakat dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan Konfrensi Hak Anak yang diadakan sejak tahun 1990 dan dan dijadikan patokan hingga kini, terdapat 31 indikator dengan lima pilar agar suatu kampung bisa disebut KRA, yaitu pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.

"Salah satu hal penting dari pilar pertama adalah perlu adanya akte kelahiran anak yang merupakan prinsip dasar supaya tidak rawan diperdagangkan atau dieksploitasi. Ini juga untuk menghindari pemalsuan usia anak yang menjadi perhatian kota sekarang," terangnya.

Sementara itu, terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diharapkan program ini dapat menekan perkawinan anak yang berusia di bawah 18 tahun dan penelantaran anak. Kesehatan dasar dan kesejahteraan yang juga masuk dalam program ini juga diharapkan dapat dirasakan anak-anak Papua melalui udara bersih yang dihirup dan adanya perbaikan gizi bagi anak-anak.

Dalam hal pendidikan, anak-anak Papua ditargetkan mampu menjalani wajib belajar 12 tahun yang merupakan program nasional sehingga mereka bisa mendapatkan ruang yang lebih luas dan bisa lebih bereksplorasi dan produktif untuk kelak membangun bangsa. Perlakuan khusus, yang merupakan pilar terakhir, kiranya dapat mengurangi berbagai hal yang membahayakan seperti penelantaran anak, menjadikan mereka anak jalanan, perdagangan anak, hingga kekerasan anak.

Saat ini Papua sedang dalam upaya peningkatan berbagai macam ketinggalan. Angka partisipasi Sekolah Dasar sebesar 75,2 persen, sementara nasional adalah 98,4 persen. Dari segi lain, Indeks Pembangunan Manusia di Papua masih berada di bawah nasional yang sebesar 69,55 persen, yaitu 57,25 persen.


 


(ELG)